uu jabatan notaris. 5491, Psl. uu jabatan notaris

2018. Perubahan. 33/1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang. 30 Tahun 2004, menetapkan Kode Etik bagi para anggotanya. Menurutnya, perbedaan frasa “ wilayah jabatan” dan “wilayah kerja” sesuai gramatikal. 21 Universitas IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengartikan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 30 (Undang – Undang Jabatan Notaris) 1. id ABSTRAK Penerapan Pasal 66 Ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Sesuai UU Jabatan Notaris, notaris harus diakui sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik,” ujar Notaris/PPAT Agung Iriantoro dalam acara Bincang-Bincang Santai “Eksistensi dan Perlindungan Notaris dalam Pembuatan Akta Perbankan dan Cover Note”, Jum'at (25/2/2022). go. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima dan menolak uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,tanggal 28-30 Juni 2013. 3 Ibid. Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa’at, “Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapanharusmematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bambang menuturkan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta otentik. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah pertimbangan perlunya diadakan perubahan pada UUJN adalah ka-rena jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan. Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. Editor Dec 3, 2019 11807. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2014 Penjelasan UU No. Untuk itu notaris memiliki hak cuti. Katalog Produk. Editor Sep 21, 2019 8166. H. Demi untuk menjaga kepercayaan serta demi melindungiSyarat Menjadi Notaris. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. 2 Tahun 2014[2]) pada Pasal 1 Angka 6 dan Bab IX Pengawasan, terdiri atas 4 Bagian, Pasal 67 - 81. 117 tahun 2004, TLN. 30 T ahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. Hukumonline. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya sebagai satu kesatuan dalam penulisan ini cukup disebut dan Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, sebagai suatu akta otentik. Ia merujuk larangan bagi notaris untuk meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu, seluruh Fraksi-fraksi di DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diajukan ke Sidang Paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) diatur pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) pada Pasal 66 ayat (1) UUJNP yaitu menjelaskan untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan MKN berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam. pencabutan. . 12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa. Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang Kewenangan. Permohonan ini diajukan oleh. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan UU No. iss3. Notaris dan PPAT, Serupa Tapi Tak Sama Itulah beberapa perbedaan PPAT dan. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. S. 5 R. 1 Teori Jabatan dan Jabatan Notaris 3. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan. Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung DPR/MPR pada tanggal 14 September 200411 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004 terdiri dari 13 bab dengan 92 pasal, yang setiap bab nya. UU ini. UU Jabatan Notaris. Kewenangan untuk membuat akta autentik salah satunya ada pada Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah PP No. 2014. Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris. (Undang-undang tersebut akhirnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)). 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014. A. TINJAUAN YURIDIS TENTANG GAMBAR PENETAPAN LOKASI (PL) KAITANNYA DALAM. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan,. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni: Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Download Free PDF View PDF. Undang-Undang No. 8. Pihak Notaris sendiri, yang berwenang untuk membuat akta-akta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UU No. Salah satu perubahan yang terjadi dalam UU Jabatan Notaris yang baru ini adalah mengenai magang notaris sebagai persyaratan menjadi notaris. Di dalamnya telah tercantum beberapa hal terperinci terkait. Berdasarkan UU tersebut, muncul badan baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1. Berharap Ikatan Notaris Indonesia Tetap Jadi Wadah Tunggal. Digital 20284215 T29450 Tinjauan yuridis. Subekti dan R. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. 6Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. setkab. Dalam menjalankan. Sanksi itu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga tidak hormat. 000. Peraturan Perundang-undangan. 3 Tahun 2014, TLN No. JABATAN NOTARIS . UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Tugas jabatan notaris diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (kedua nya disebut UUJN). Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari. Menolak permohonan pemohon II untuk selain dan selebihnya. 2 Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara,. Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik danKetua Pansus RUU Jabatan Notaris Andi Rio Idris Padjalangi menjelaskan awalnya ada 311 Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) tetap dalam pembahasan perubahan UU No. 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. Artikel yang diulas didalam menyebutkan, juru bicara masing-masing fraksi. Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris, wilayah kerja notaris mencakup seluruh wilayah dalam satu provinsi dari tempat kedudukannya. 2, LN. advokat; 4. by Erniwati 11 Agustus 2022 Dilihat: 66650. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019ntb. Berdasarkan Pasal 25 UU 30/2004, notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun dan selama cuti, ia wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Nurdin INomor 24, RT/RW 008/007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan). Saat ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kita harus melihat dulu kriteria Notaris yang dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. Notaris pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau. | Find, read and cite all the research you. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 48. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2 Tahun 2014. Disisi lain, notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. 2 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. “Ini penafsiran PP INI. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta. 47 18 Soegondo Notodisoerjo, Op. 2. (PP) NO. Oleh Karena itu Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris mengamanatkan agar dalam menjalanakan jabatan, Notaris berkewajiban amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan. Jasa Hukum. 2014/No. 4432, Pasal 1 Angka 1. Kemudian, sejumlah gelar dari bidang studi syariah terkait hukum telah diseragamkan ke dalam gelar sarjana hukum. Ps 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang unt itu di tempat akta itu dibuat. Undang – Undang ini mengatur tentang notaris. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sumpah Jabatan Notaris. Materi Kuliah Salemba, 2017. 03. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, dalam hukum administrasi negara bertugas mengeluarkan kewenangan, hal ini bermakna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-protokol-protokol notaris tersebut kini disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. 11 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. cit. pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia. UU ini mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, kewenangan, duty, honorarium, akta, dan pengawasan notaris. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP MUSNAHNYA MINUTA AKTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS JURNAL SKRIPSI Disetujui Dan Disahkan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Disusun Oleh : FIGUR VALIAN NPM. Notaris Reglement (Peraturan Jabatan Notaris) sekarang sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud UU 30/2004 tentang jabatan notaris. Awal akta atau kepala akta memuat:dengan suatu kewenangan jabatan. Hukumonline. id. Notaris pengganti merupakan seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan. 23 Erwin dan Arpan, dalam Moh. Kode Etik bagi profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3)penjelasan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 . Hubungan kemitraan yang didasarkan pada Perjanjian Kemitraan tidak bisa disamakan dengan Hubungan Kerja atasan bawahan yang didasarkan pada Perjanjian Kerja dan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. syarat. Menurut G. Pasal 15 UU No. Untuk itu, penting bagi para pembuat undang-undang agar membuka ruang yang seluas. go. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 KB; Download. dunia, suami/istri atau keluarga sedarah . undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris original. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. 2010. Berlangganan Pro. negeri sipil yang tunduk pada UU No. ” Berdasarkan studi komparasi UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris. 2/2014). . bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 2 ayat (2) PP No. . PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Pejabat Sementara Notaris: Seseorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm 2. 30 Tahun 2004, LN. Jakarta Timur tumbas buku. Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak cuti notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. Di saat yang sama, lanjut Irawan, pihaknya juga tengah merevisi PP No. . A. Ada yang puas dan ada yang harus menelan rasa kecewa dan bingung. Jadi Pasal 16 ayat (1) UU JN Notaris Wajib: membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama,cetakan keempat, Bandung, 2014. 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas . admin Nov 29, 2018 11070. Mengacu pada aturan perundang-undangan, tentang jabatan notaris diatur dalam UU No. Rampungnya. - Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.